Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana Mangkir Dua Kali, Kapolresta Padang: Pemanggilan Paksa Akan Dilakukan

PADANG, - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan Covid-19 berpeluang dihadirkan secara paksa.

Hal ini dilakukan jika masih mangkir dalam panggilan kedua yang akan dilayangkan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Padang.

Baca juga: Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Beruntun di Balikpapan

Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan upaya pemanggilan paksa terhadap tersangka yang mangkir dua kali saat dipanggil menghadap penyidik kepolisian dinyatakan sah secara hukum sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku.

"Sesuai KUHAP, upaya pemanggilan paksa akan dilakukan jika tersangka mangkir dalam panggilan pertama dan kedua setelah itu baru diikuti perintah membawa paksa, " ujar Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir kepada HarianHaluan.com pada Selasa 31 Mei 2022, di Mako Polresta Padang.

Baca juga: Jam Pidsus Periksa 1 Saksi Terkait Tipikor Perum Perindo 2016-2019

Kombes Pol Imran Amir menjelaskan pada saat surat pemanggilan pertama kepada Ilham Maulana dilayangkan pada tanggal 27 Mei lalu dan melalui kuasa hukumnya sempat mengajukan pemunduran jadwal pemeriksaan dengan alasan sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPRD di luar kota.

“Ketika itu kita berfikiran yang bersangkutan kooperatif untuk melakukan pemeriksaan di Polresta Padang dan kita tunggu janjinya sampai tanggal 27 Mei, ternyata hingga sekarang yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik, ” ujarnya.

Baca juga: Dua Lagi Buronan Kasus Pembegalan Modus Pura-pura Sopir Travel Dibekuk Polisi

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dana Pokir yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana ini ditangani Polresta Padang setelah mendapatkan laporan dari masyarakat pada bulan April 2021 lalu.

Laporan tersebut menyebutkan adanya dugaan penyelewengan dana Pokir tahun anggaran 2020 yang disalurkan oleh Ilham Maulana di wilayah hukum Polresta Padang sehingga dilakukan penyelidikan.

Baca juga: DPP LIPPI Himbau Media Beritakan Kasus Desa Wadas Secara Akurat

Dana pokir yang dicairkan pada 2020 itu menjadi persoalan karena besaran yang diterima oleh warga tidak sesuai dengan besaran yang seharusnya.

Disebutkan kalau penerima diberikan uang Rp1, 5 juta, tapi beberapa di antaranya diminta untuk mengembalikan sebesar Rp500 ribu.

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

Sehingga pihak kepolisian memanggil beberapa pihak termasuk Ilham Maulana untuk memproses serta mengklarifikasi laporan dugaan korupsi dana pokir itu.(**)